MyPertamina Harus Memenuhi Standar Pelayanan Publik

 Ternate - Pemerintahan merencanakan merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Mengenai Pengadaan, Pembagian, dan Harga Jual Ketengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Koreksi Perpres yang direncanakan akan diedarkan di awal Agustus 2022 lalu, tetapi sampai sekarang belum diedarkan. Peraturan itu batasi pemakaian pertalite dan solar untuk kendaraan tipe tertentu yang hendak atur mengenai peruntukan dan distribusi BBM bersubsidi. Slot Online Terpercaya  



Berkaitan gagasan itu, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, dalam Komunitas Dialog Khalayak bertema 'Tata Urus Distribusi BBM dalam Sudut pandang Servis Publik' yang diadakan di Aula Kantor Walikota Ternate, Maluku Utara, Rabu (4/8/2022) akui, faksinya terus menggerakkan pemerintahan dan DPR RI supaya gagasan UU energi baru dan terbarukan selekasnya dapat dibereskan.

KAPAN WAKTU TERBAIK BERMAIN SLOT ONLINE


"Menurut penilaian Ombudsman RI, kehadiran UU itu nanti menjadi jalan keluar untuk keperluan energi khalayak di masa datang. Apa lagi menurut dia perlahan-lahan kecondongan bantuan BBM terus akan direduksi pemerintahan karena makin menggerus APBN," bebernya.


Berkaitan ada pengembangan program MyPertamina, Hery Susanto Ombudsman RI menjelaskan, implikasi program itu sebagai fasilitas pencatatan distribusi BBM bersubsidi tipe pertalite dan solar harus penuhi standard minimum servis khalayak.


Ini perlu dilaksanakan publikasi, diskusi, pembelajaran sampai jemput ke tengah masyarakat. Karena umumnya masyarakat yang membutuhkan BBM bantuan itu belum ketahui program itu. Mereka umumnya barisan menengah ke bawah.


Hery memperjelas, Ombudsman RI dalam kurun waktu dekat akan lakukan rapid assessment/pengkajian cepat berkaitan efektifitas program MyPertamina dalam limitasi paket BBM bersubsidi tipe pertalite dan solar. Aktivitas itu dilaksanakan dengan melangsungkan konsentrasi grup discusion (FGD) dengan beberapa faksi dari pemerintahan pusat dan wilayah, BPH Migas, Pertamina, Komisi VII DPR-RI, organisasi masyarakat/LSM, dan yang lain.


Disamping itu akan turun survey lapangan ke SPBU di 34 Provinsi se-Indonesia dengan menginterviu sekitaran 900an informan masyarakat pemakai BBM dari beragam tipe kendaraan motor.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Who’s more vulnerable to extinction

Industry-wide inequality

the future for coral reefs